Money, Uang dan Kekayaan

Setiap anggota DPR diperkirakan mendapat dana reses dan penyerapan aspirasi sebesar Rp4,2 miliar per tahun. Itu di luar gaji dan tunjangan mereka yang nilainya lebih dari Rp100 juta.

Apa manfaat ada nya DPR?

• Rupiah semakin hari semakin keok terhadap USD
• Lowongan Kerja semakin susah

Jadi Mengapa DPR harus diberikan gaji dan tunjangan yang dibandingkan UMR Buruh Pabrik adalah super edan besarnya?

Jadi begini Pemerintah Indonesia secara sadar memberikan uang gaji, insentif dan tunjangan / bonus yang fantastis adalah supaya DPR tidak terlalu galak terhadap Pemerintah Indonesia yang DOYAN MENAMBAH UTANG LN dan tidak terlalu mencecar ketika salah satu BUMN misal PERTAMINA cuma mendapatkan profit 1/3 dari PETRONAS BUMN Malaysia.

Mendapatkan data pasti dan terkini mengenai jumlah rekening tabungan dengan saldo minimal Rp 1 miliar (IDR) di seluruh bank di Indonesia cukup sulit, karena data tersebut sangat spesifik dan biasanya tidak dirilis secara rutin oleh Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam publikasi statistik perbankan umum.

Namun, terdapat data historis dan perkiraan yang pernah dirilis oleh pemerintah atau instansi terkait, terutama saat membahas kebijakan pelaporan data nasabah untuk kepentingan perpajakan:

• Data Historis (2017):
  • Pada tahun 2017, ketika pemerintah merevisi batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan oleh lembaga keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi Rp 1 miliar, disebutkan bahwa jumlah rekening yang wajib dilaporkan dengan batas saldo tersebut adalah sekitar 496.000 rekening.
• Data Historis (2019):
  • Pada akhir tahun 2019, dilaporkan bahwa jumlah orang Indonesia yang memiliki saldo di atas Rp 1 miliar di bank adalah sekitar 565.360 orang/rekening.

Poin Penting:

1. Sumber Data: Angka-angka ini umumnya bersumber dari data yang dikumpulkan oleh Ditjen Pajak atau Kementerian Keuangan terkait implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI) untuk tujuan perpajakan, bukan dari statistik umum tabungan perbankan.
2. Perkiraan: Angka terbaru dan akurat sejak tahun 2019 kemungkinan mengalami perubahan (umumnya kenaikan) seiring pertumbuhan ekonomi, namun data resminya tidak dipublikasikan secara rutin.
3. Agregat Saldo: Dalam konteks pelaporan pajak, yang dihitung adalah agregat saldo simpanan nasabah di satu lembaga keuangan, bukan hanya satu rekening. Jadi, jika satu orang memiliki dua rekening dengan saldo masing-masing Rp 600 juta, totalnya Rp 1,2 miliar, dan rekening tersebut akan masuk dalam kelompok yang dilaporkan.

• Query successful

Try again without apps

Informasi mengenai harta kekayaan anak-anak Presiden Joko Widodo yang tersedia biasanya mengacu pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama bagi yang menjabat di pemerintahan.

Berikut adalah perkiraan kekayaan berdasarkan data yang umumnya dilaporkan:

1. Gibran Rakabuming Raka (Putra Sulung, Wakil Presiden Terpilih, sebelumnya Wali Kota Surakarta):
   • Berdasarkan LHKPN per tahun 2022, total harta kekayaan Gibran tercatat sekitar Rp 26,03 miliar (Rp 26.032.674.370).
   • Kekayaan ini terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas, serta harta lainnya, dikurangi utang.
   • Pada laporan LHKPN sebelumnya (tahun 2021), kekayaannya sekitar Rp 25,29 miliar.
2. Kaesang Pangarep (Putra Bungsu, Pengusaha):
   • Karena Kaesang saat ini bukan penyelenggara negara yang wajib lapor LHKPN, data kekayaan resminya dari KPK tidak tersedia secara publik.
   • Namun, ada sumber tidak resmi yang menyebut kekayaan Kaesang sempat ditaksir mencapai lebih dari Rp 92 miliar berdasarkan aset dan bisnisnya. Kaesang dikenal memiliki berbagai bisnis di bidang kuliner, e-sport, media, dan lainnya.

Perlu dicatat bahwa data LHKPN hanya wajib bagi penyelenggara negara (seperti Gibran saat menjabat Wali Kota) dan merupakan laporan terakhir yang tersedia secara publik pada periode tersebut. Kekayaan non-penyelenggara negara seperti Kaesang tidak memiliki sumber data resmi yang diumumkan KPK.

Read More:

Menantu Presiden Jokowi, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara (sebelumnya Wali Kota Medan), memiliki harta kekayaan yang dilaporkan secara rutin melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.

Berdasarkan data LHKPN terakhir yang dilaporkan:

• Total Harta Kekayaan:
  • Laporan per tahun 2023 menunjukkan total kekayaan Bobby Nasution sebesar sekitar Rp 57,55 miliar (Rp 57.552.729.408).
• Rincian Utama Kekayaan (per LHKPN 2023):
  • Tanah dan Bangunan: Sekitar Rp 40,38 miliar (terdiri dari beberapa bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Medan, Deli Serdang, dan Solo).
  • Surat Berharga: Sekitar Rp 10,5 miliar.
  • Kas dan Setara Kas: Sekitar Rp 6,75 miliar.
  • Alat Transportasi dan Mesin: Sekitar Rp 1,17 miliar (termasuk beberapa unit mobil dan motor).
  • Bobby juga tercatat memiliki Utang sebesar sekitar Rp 950 juta.

Sebelum menjabat di pemerintahan, Bobby Nasution dikenal sebagai seorang pengusaha di bidang properti. Kekayaan terbesarnya mayoritas berasal dari kepemilikan aset tanah dan bangunan.

Kalau bicara uang saku anak SD, besarannya bisa beda-beda tergantung kota, kondisi ekonomi keluarga, dan kebutuhan anak.

💰 Kisaran Uang Saku Anak SD di Indonesia

• Sekolah dasar (kelas 1–3): biasanya Rp2.000 – Rp5.000 per hari.
• Sekolah dasar (kelas 4–6): biasanya Rp5.000 – Rp10.000 per hari.
• Di kota besar (Jakarta, Surabaya, Bandung, dll.) bisa lebih tinggi, bahkan Rp15.000 – Rp20.000 per hari.
• Di daerah kecil, masih banyak yang Rp2.000 – Rp3.000 cukup untuk jajan.

📌 Faktor Penentu

1. Harga jajanan di sekitar sekolah.
2. Apakah anak bawa bekal dari rumah.
3. Kemampuan ekonomi keluarga.
4. Kebiasaan (harian atau mingguan).

🎯 Tips untuk Orang Tua

• Ajarkan anak mengatur uang sejak kecil (misalnya, sebagian ditabung di celengan).
• Beri uang saku secukupnya, tidak berlebihan supaya anak belajar prioritas.
• Awasi juga jenis jajanan agar tetap sehat dan aman.

Baik, berikut tabel perbandingan kisaran uang saku anak SD di Indonesia:

📌 Catatan:

• Di kota besar harga jajanan lebih mahal, jadi uang saku cenderung lebih tinggi.
• Banyak orang tua sekarang juga memberi uang saku mingguan (misalnya Rp50.000 – Rp70.000 per minggu) agar anak belajar mengatur keuangan.

Oke, berikut simulasi uang saku anak SD per bulan (diasumsikan sekolah 22 hari kerja dalam sebulan):

📌 Jadi, rata-rata uang saku sebulan:

• Kota besar: Rp110.000 – Rp440.000.
• Kota kecil: Rp44.000 – Rp154.000.

Penjelasan secara ringkas soal uang pensiun anggota DPR di Indonesia:

1. Dasar Hukum

• Diatur dalam UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
• Berlaku juga untuk anggota DPR, DPD, MPR, serta pejabat tinggi negara lain.

2. Besaran Pensiun

• Uang pensiun = 60% dari gaji pokok terakhir anggota DPR.
• Gaji pokok anggota DPR ± Rp4,2 juta/bulan → pensiun sekitar Rp2,5 juta/bulan.
• Tidak termasuk berbagai tunjangan (perumahan, transport, reses, dll.), karena tunjangan hanya berlaku selama menjabat.

3. Syarat

• Minimal menjabat 1 periode penuh (5 tahun).
• Jika meninggal, pensiun dialihkan kepada janda/duda/anak.

4. Tunjangan Lain

Selain uang pensiun, ada juga tunjangan hari tua (THT) atau pesangon yang dibayarkan sekaligus ketika masa jabatan selesai.

📌 Jadi, walaupun saat menjabat anggota DPR bisa menerima puluhan juta per bulan (karena tunjangan), uang pensiun resmi mereka relatif kecil, hanya sekitar 60% gaji pokok saja.

Indonesia mulai mencetak uang sendiri setelah Proklamasi 17 Agustus 1945.
Berikut urutannya:

🔹 1. Awal Kemerdekaan (1945–1946)

• Setelah merdeka, uang yang masih beredar di Indonesia adalah uang Jepang dan duit Belanda (De Javasche Bank).
• Untuk menegaskan kedaulatan, pemerintah RI menerbitkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai uang resmi pertama.

🔹 2. Penerbitan ORI (Oeang Republik Indonesia)

• Ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara.
• Tanggal berlaku: 30 Oktober 1946.
• Dicetak di: Yogyakarta dan beberapa tempat rahasia, karena saat itu Belanda masih agresi militer.
• Pecahan pertama: 1, 5, 10, dan 100 rupiah.
• ORI hanya berlaku di wilayah yang dikuasai Republik, jadi sering berdampingan dengan uang Jepang & Belanda.

🔹 3. Setelah KMB (Konferensi Meja Bundar, 1949)

• Uang De Javasche Bank masih dipakai sebentar.
• Tahun 1953, Bank Indonesia resmi berdiri → mulai mencetak rupiah dengan otoritas penuh sebagai bank sentral Indonesia.

📌 Jadi, Indonesia pertama kali mencetak uang sendiri tahun 1946 dengan nama ORI.

Uang beredar di Indonesia biasanya merujuk pada jumlah total uang tunai dan giral yang beredar di masyarakat, yang dicatat oleh Bank Indonesia (BI). Data ini disebut juga sebagai likuiditas perekonomian (M1, M2, dll.).

1. Kategori Uang Beredar

• M1 (Uang Beredar Sempit)
  • Uang kartal (uang kertas & logam yang dipegang masyarakat).
  • Giro dalam rupiah.
    → Mencerminkan uang yang sangat likuid, langsung bisa dipakai transaksi.
• M2 (Uang Beredar Luas)
  • M1 ditambah tabungan rupiah, deposito berjangka rupiah, serta uang kuasi dalam valuta asing milik penduduk.
    → Lebih luas, mencerminkan tabungan dan instrumen keuangan lain yang bisa cepat dicairkan.

2. Perkembangan Terbaru (2025)

Per Juli 2025 (data terakhir BI):

• M2 tercatat sekitar Rp9.288,6 triliun, tumbuh 8,6% yoy.
• Peningkatan terutama ditopang oleh penyaluran kredit dan pertumbuhan simpanan masyarakat.
• Uang kartal yang beredar (uang kertas & logam di masyarakat) sekitar Rp1.001 triliun.

3. Faktor yang Mempengaruhi

• Kebijakan moneter BI (suku bunga acuan BI-Rate, giro wajib minimum, operasi pasar terbuka).
• Aktivitas ekonomi (konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor-impor).
• Kebutuhan musiman (misalnya Lebaran, Natal–Tahun Baru, Pemilu, biasanya uang kartal melonjak).
• Stabilitas nilai tukar rupiah & inflasi.

SEJARAHID Informasi mengenai Menteri Keuangan (Menkeu) saat ini menunjukkan bahwa Purbaya Yudhi Sadewa telah menjabat posisi tersebut, menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Pendidikan

Purbaya Yudhi Sadewa memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang teknik dan ekonomi.

• Sarjana (S1): Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (ITB)
• Master (S2) dan Doktor (S3): Ilmu Ekonomi, Purdue University, Indiana, Amerika Serikat

Kekayaan

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa tercatat sebesar Rp39,2 miliar.

Rincian kekayaannya per data yang tersedia:

• Tanah dan Bangunan: Senilai total Rp30,5 miliar, yang tersebar di Jakarta Selatan.
• Alat Transportasi: Senilai total Rp3,6 miliar, termasuk beberapa mobil mewah seperti BMW Jeep, Toyota Alphard, dan Mercedes-Benz.
• Aset Lain: Termasuk harta bergerak lainnya, surat berharga, serta kas dan setara kas.